MAKIN HEBOH !!! Jelang Aksi 112, Kabinet Jokowi Terpecah??
Eskalasi gerakan Aksi Bela Islam 112 makin bergulir dan kini telah menimbulkan pro-kontra serius di internal pemerintahan Joko Widodo.
Sikap Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat kian bertolak belakang. Tito lebih memilih pendekatan persuasif, sementara Iriawan arogan dan otoriter.
Kapolda Iriawan gencar melontarkan pernyataan yang menyudutkan para ulama yang tergabung dalam GNPF-MUI dengan segala provokasi yang menyulut situasi menjadi memanas.
Kapolda Iriawan ngotot membubarkan aksi 112, tindakan itu dinilai terkesan bersuara mewakili arahan Istana untuk melindungi kepentingan oknum penista agama alias Ahok.
Bukan baru kali ini Iriawan menunjukan permusuhan kepada ulama dan jutaan umat Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI. Tapi sebelumnya yang bersangkutan sangat agresif dan sporadis.
Tindakan semena-mena Iriawan membuat ulama dan umat Islam kian gerah. Sore tadi, Habib Rizieq, Ustad Bachtiar Nasir dan seluruh tokoh Islam GNPF-MUI mendadak mendatangi rumah dinas Menko Polhukam Wiranto.
Wiranto menyambut kehadiran GNPF-MUI dengan senyum. Makna pertemuan itu memberi pesan kepada publik bahwa di internal pemerintahan Jokowi masih ada pejabat negara yang tulus mendukung aspirasi umat Islam.
Sebelumnya Wiranto telah berkali-kali menegaskan bahwa aksi Bela Islam adalah lumrah dan tidak bisa dilarang. Menurutnya, selama aksi berjalan damai, maka hal itu harus dihargai dan didukung oleh semua pihak.
Manuver Mengko Polhukam Wiranto membuat jutaan umat Islam bersimpati. Sembari melontarkan kecaman kepada Kapolda Iriawan dan Istana yang acap kali bersikap sinisme kepada umat Islam.
Terbangunnya komunikasi dan silaturahim para tokoh Islam dengan Menko Polhukam Wiranto menjadi momentum konsolidasi yang strategis jelang Pilgub DKI.
Selain mencairkan hubungan umat Islam dan para pejabat penting di posisi strategis negara, juga merupakan ikhtiar atas perkembangan situasi yang menjurus pada desakan melengserkan rezim Jokowi.
Isu pelengseran Jokowi merupakan dinamika politik yang lumrah dan tidak salah bila direspon secara serius oleh tokoh-tokoh Islam yang ada di eksekutif dan DPR.
Untuk meredam kekhawatirkan itu, maka Jokowi harus legowo, merelakan Ahok diseret ke penjara serta menghentikan segala operasi politik kriminalisasi terhadap ulama.
Sebab kemarahan umat Islam terhadap rezim Jokowi semakin serius, jika hal itu diabaikan maka akan terjadi gelombang people’s power.
